Wasek Golkar Sumut: Kader Tahan Diri, Serahkan ke DPP, Yasir Ridho Korban Politik

Wasek DPD I Golkar Sumut, Zulkhairi Pahlawan (Foto: Istimewa)

| Wakil Sekretaris DPD I Partai Golkar Sumatera Utara, Zulkhairi Pahlawan SH, menghimbau kader Golkar Sumut tahan diri tak terpancing membuat keributan dan menyerahkan keputusan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

Hal ini dikatakan Zulkhairi menyikapi kisruh Musyawarah Daerah (Musda) ke-10 Partai Golkar Sumut.

“Golkar ini partai besar dan partai yang paling matang. Semua akan diselesaikan dengan matang dan dewasa. Golkar sudah teruji dengan dinamika-dinamika seperti ini,” ujarnya, di Medan, Rabu (26/2/2020).

Zulkhairi melanjutkan, kisruh yang ada bermula dari pelaksanaan Musda Golkar Sumut (24/2/2020), yang tidak memenuhi legal standing (kedudukan hukum) dan kaidah AD/ART Partai Golkar.

“Yang diberi mandat oleh DPP Golkar terkait Musda Golkar Sumut itu Aziz Syamsuddin melalui rapat terbatas pimpinan DPP. Maka secara hukum, tidak sah Musda kemarin  karena dibuka dengan cara ilegal dan legal standing yang tidak jelas,” tegasnya.

Oleh karena itu, Zulkhairi menerangkan, keputusan aklamasi Yasir Ridho Lubis sebagai Ketua Golkar Sumut tidak sah secara hukum. Namun, ia melanjutkan, situasi ini bukan kesalahan Yasir Ridho Lubis, sebab ia juga menjadi korban politik.

“Jika semua orang tau Aziz Syamsuddin (Waketum DPP Golkar-red) yang dimandatkan Ketua Umum DPP Golkar, Airlangga Hartanto, terkait pelaksanaan Musda, mungkin Yasir Ridho tidak jadi korban. Ini kan semua berawal dari ketidaktahuan lah, sehingga Musda DPD I Golkar Sumut dibuka sendiri oleh Plt. Ketua Golkar Sumut (Ahmad Doli Kurnia-red),” terangnya.

Zulkhairi memastikan polemik yang terjadi bukan karena keretakan di tubuh internal Partai Golkar Sumut melainkan upaya meluruskan ketaatan hukum dan aturan partai.

“Seluruh kader Golkar di Sumut, kita tunggu keputusan dari DPP Golkar dan tidak terpancing untuk membuat keributan,” pungkasnya. (tb)